Kepala Rutan Maninjau menghadiri Kunjungan Kerja DPD RI di Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menjadi tempat pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Senin (07/08) di Aula Pengayoman.
Kunker oleh Anggota DPD RI, Alirman Sori ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto yang didampingi oleh para Kepala Divisi bersama para Kepala UPT Se-Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyampaikan paparan terkait UPT Pemasyarakatan yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Salah satu yang disorot yakni Hak Tahanan dan Anak yang tertera di Pasal 7 dan 12 UU No. 22 Tahun 2022, di UPT Pemasyarakatan Sumatera Barat meliputi diantaranya dapat menjalankan Ibadah Sesuai Agama atau Kepercayaannya, mendapat perawatan Jasmani Maupun Rohani dan memperoleh pendidikan.
Namun, Haris menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang di temui pada penerapan sistem Teknologi Informasi pada Pemasyarakatan yakni koneksi internet yang tidak stabil di beberapa UPT serta kurangnya tenaga pegawai pada jajaran Pemasyarakatan.
"Seperti Lapas Kelas III Talu, Lapas Kelas III Alahan Panjang, Rutan Kelas IIB Muara Labuh dan LPKN Sawahlunto, masih terkendala internet yang tidak stabil serta kurangnya tenaga pegawai di jajaran Pemasyarakatan merupakan kendala yang kami temui" ujar Kakanwil Haris Sukamto.
Dalam pertemuan tersebut juga, Alirman Sori membahas mengenai overcrowded yang ada di Lapas/Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar.
"Untuk dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat belum ada usulan dalam pembangunan Lapas, namun mayoritas bangunan Lapas dan Rutan belum sesuai standar, karena masih banyak sarana dan prasarana tidak memenuhi standar", tambah Kakanwil saat ditanyai mengenai usulan pembangunan Lapas.
Meski demikian, Haris Sukamto juga mendorong wacana pengusulan pembangunan Lapas yang rencananya akan di bangun di Kepulauan Mentawai kepada DPD RI. (Humas Kemen
kumham Sumbar)